SIDOARJO-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019. Padahal, dalam dua kali rapat paripurna yang digelar selalu batal karena tak quorum.

Namun, dalam sidang Paripurna yang hanya dihadiri 34 Anggota itu akhirnya disahkan. Bambang Pujianto sebagai juru bicara Banggar DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam APBD tahun 2019 berjumlah sekitar 4 Triliun 226 Miliar.

“Sedangkan Pendapatan Rancangan APBD Perubahan tahun 2019 berjumlah 4 Triliun 368 Miliar, namun setelah dilakukan pembahasan bersama, pendapatan daerah 4 Triliun 368 Miliar, ada kenaikan sekitar 16 Miliar lebih” Kata Bambang Pujianto saat menyampaikan laporan tentang KUPA PPAS Tahun 2019 di Podium Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Kamis malam (15/8/2019).

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 berjumlah 4 Triliun 826 Miliar, dan dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun 2019 mencapai 5 Triliun 396 Miliar. Belanja Daerah setelah perubahan berjumlah 5 Triliun 413 Miliar, dan mengalami kenaikan sebesar 16 Milliar lebih.

Oleh sebab itu, hasil pembahasan bersama antara Banggar dan TAPD telah melahirkan beberapa kesepakatan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat.

“Frontage Road harus selesai tahun 2020, membuat Examplane untuk menangani Persampahan dan peningkatan kapasitas puskesmas menjadi rumah sakit Tipe D, serta penambahan Puskesmas” Ujar Bambang Pujianto dari Fraksi Gerindra

Selain itu, Bambang Pujianto yang juga sebagai ketua Komisi B menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo direkomendasikan Membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan.

“Pembahasan sewa kantor untuk pembangunan gedung terpadu belum menjadi kesepakatan”Ungkap Bambang.

Setelah selesai penyampaian laporan dari Badan Anggara DPRD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS Tahun 2019. (jr-2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here