Sel. Mar 2nd, 2021

Jarrak POS

Besama Membangun Bangsa

BUPATI DAN WABUP NIKMATI FASILITAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS, PIMPINAN DPRD TIDAK

2 min read

PACITAN-JARRAKPOSJATIM-Bupati dan wakil bupati, memang punya segala fasilitas. Termasuk diantaranya kendaraan perorangan dinas, yang terkesan mewah. Bagi masyarakat yang tidak paham, mungkin berbagai fasilitas yang melekat bagi seorang kepala daerah itu, dinilai sebagai bentuk pemborosan atau gaya hidup hedonistik.

Namun stigma tersebut perlu untuk dikaji dan diselaraskan dengan tata aturan yang ada. Mengapa seorang bupati dan wakilnya, harus berkendara dengan kendaraan yang terbilang mewah. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pacitan, Rachmad Dwiyanto, seorang kepala daerah memang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas.

Dimana tipe/jenis dan kapasitas maksimal isi silindernya ditentukan oleh aturan. “Kendaraan perorangan dinas itu hanya dimiliki oleh kepala daerah dan wakilnya. Sedangkan pejabat dibawahnya, seperti sekda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hanya mendapatkan kendaraan operasional dinas sebagai penunjang tugas dan fungsi OPD yang diampunya,” kata Rachmad, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Ahad (9/2).

Kendaraan perorangan dinas inipun juga tidak sembarangan. Untuk bupati sebagaimana ketentuan aturannya, yaitu jenis jeep dan sedan. Dimana kapasitas silindernya maksimal 3.500 untuk tipe sedan dan 3.200 untuk jenis jeep.

Begitupun dengan wakil bupati, untuk jenis sedan maksimal 3.000 CC. Dan jenis jeepnya maksimal 2.500 CC. “Di Pacitan, untuk bupati mendapatkan kendaraan perorangan dinas fortuner untuk jenis jeep dan Toyota all new Camry untuk jenis sedan. Sedangkan wakil bupati, yaitu Toyota Inova untuk tipe jeepnya dan Toyota Altis untuk jenis sedannya. Ini sudah ketentuan aturan, yang harus dipahami masyarakat. Bukannya untuk bermewah-mewah. Memang seperti itu aturannya,” jelas dia.

Rachmad juga menegaskan, bila kendaraan perorangan dinas tidak diberikan kepada pimpinan DPRD. Mereka hanya mendapat kendaraan operasional dinas dan maksimal isi silindernya 2.000 CC. “Perlakuan ini sama dengan sekda dan kepala OPD. Karena itu, baik Sekda, kepala OPD dan pimpinan DPRD, diberikan kendaraan operasional dinas berupa Toyota Inova,” tegasnya.

Terkait mekanisme aturan tersebut, Rachmad meminta kepada keprotokolan bupati yang harusnya lebih paham untuk mengatur kegiatan bupati dan wakil bupati dengan fasilitas kendaraan perorangan dinas yang ditentukan oleh aturan. “Sebab bagaimanapun juga, bupati dan wakil bupati adalah pejabat negara yang semua kegiatannya ditentukan oleh aturan,” pungkasnya. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *