PONOROGO-JARRAKPOSJATIM-Nampaknya program Jambanisasi yang dilaksanakan 2018 silam oleh Pemerintah Daerah dinilai sejumlah pihak penuh masalah. Salah satunya disampaikan Sutiyas Hadi Riyanto, Ketua LSM GEBRAK Ponorogo. Bahkan, indikasi penyimpangan program senilai empat miliar itu, telah dilaporkan ke polres Ponorogo.

“Setelah kita lakukan investigasi lapangan, kita temukan indikasi tindak pidana korupsi. Maka kita laporkan 21 Juni 2019 silam,”tandas Sutiyas Hadi Riyanto, Kamis (27/2).

Menurut Sutiyas, bantuan jambanisasi APBD 2018 senilai 4 miliar dengan batuan stimulan, diterimakan masing-masing warga, senilai 831 ribu rupiah, tapi dalam bentuk barang, seperti closet jongkok, besi, paralon dll. “Tapi kenyataan di lapangan nilai barang yang diterima tidak lebih 400 ribu rupiah, ini misterius,”lanjutnya.

Selain itu, terang Sutiyas, sampai bulan Mei 2019, program tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Lantaran, warga merasa keberatan melaksanakan program itu dengan alasan ketidakmampuan ekonomi. “Sebenarnya program ini bagus, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Bahkan hari ini saat kita turun di lapangan, masih ada warga yang belum merealisasikan program ini karena alasan ekonomi”jelasnya.

Semetara dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Rahayu Kusdarini mengatakan jika program tersebut sudah selesai semua. Diakuinya dari ribuan orang yang menerima bantuan, hanya ada sekitar 5-6 orang saja yang belum membangun disebabkan belum sempat. “Bentuknya stimulan, jadi bantuan dalam bentuk bahan, warga yang membangun sendiri. Soal pak tias (Sutiyas Hadi Riyanto) yang melapor, silahkan konfirmasi ke polisi,”pungkasnya. (Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here