Rab. Jan 20th, 2021

Jarrak POS

Besama Membangun Bangsa

Pemkab Pacitan : Lembaga Perbankan Segera Berikan Kelonggaran Pada Debitur.

2 min read

Sementara Pihak Perbankan dan Leasing Tetap Berburu Angsuran.

PACITAN-JARRAKPOSJATIM-Masyarakat yang tercatat sebagai debitur kredit, baik di lembaga perbankan maupun di lembaga keuangan lainnya, boleh bernafas lega. Pasalnya, Pemkab Pacitan melalui satuan gugus tugas penanganan coronavirus disease (covid-19), bidang perekonomian telah mengusulkan ke Pemprov Jatim guna memberikan kelonggaran kepada mereka. Baik dari sisi grace periode angsuran, penurunan suku bunga kredit, sampai dengan pembebasan angsuran selama satu tahun berjalan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, Heru Sukresno, mengatakan, belum lama ini pihaknya bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekkab Pacitan, Muhammad Yunus, sudah melakukan rapat kordinasi dengan seluruh bank dan lembaga keuangan yang ada di Pacitan.

Inti dari rapat tersebut, Pemkab Pacitan meminta kepada seluruh lembaga perbankan maupun non perbankan untuk memberikan kebijakan kepada seluruh debitur. Tidak hanya UMKM, namun semua nasabah kredit untuk diberikan dispensasi. “Polanya seperti apa memang belum ada keputusan. Mengacu pada surat Gubernur Jatim, pemberian dispensasi itu berlaku bagi semua debitur, tanpa kecuali. Hanya saja kami masih menunggu keputusan dari lembaga perbankan dan non perbankan yang memiliki piutang kepada para debitur kredit,” kata Heru, melalui ponselnya, Kamis (2/4).

Saat ini, Heru belum bisa memastikan skenario apa yang akan diluncurkan lembaga perbankan dalam menyikapi debiturnya. Apakah pemberian grace periode angsuran, penurunan suku bunga atau sampai penundaan angsuran selama setahun, Heru masih menunggu keputusan. “Kita juga masih menunggu, meskipun di dalam Inpres 4 Tahun 2020 sudah ditegaskan pola-pola keringanan yang harus diberikan lembaga perbankan kepada para debiturnya. Bahkan bank ataupun lembaga penyelenggara leasing dilarang keras untuk menerjunkan debt collector. Kepolisian juga diminta untuk mengawasi persoalan ini,” bebernya.

Meski belum ada kejelasan soal skenario perbankan dalam memberikan kebijakan kepada debiturnya, namun Heru berjanji akan terus melakukan koordinasi sebagaimana imbauan pemerintah pusat.

Sementara itu itu, Bambang Trenggono, salah seorang debitur kredit usaha rakyat (KUR) di salah satu bank berplat merah. Menurut Bambang, tidak mudah untuk bisa mendapatkan dispensasi seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, melalui Inpres 4 Tahun 2020. “Banyak kriteria yang harus dipenuhi debitur agar dapat mendapatkan keringanan,” kata Bambang yang seorang pensiunan ASN lingkup Pemkab Pacitan ini, Kamis (2/4).

Menurut Bambang, di Pacitan jangan harap bisa menikmati kebijakan tersebut. Sebab menurut petugas bank, lanjut dia, keringanan itu hanya berlaku bagi daerah berzona merah. “Kalau belum masuk zona merah, ketentuan itu tidak berlaku. Pacitan belum bisa mengikuti instruksi presiden,” jelasnya.

Kalaupun bisa, itupun harus melalui kebirokrasian cukup rumit. Debitur harus datang ke bank dan harus memberikan argumentasi yang bisa diterima. Apalagi lembaga leasing. Mereka bergeming dengan instruksi pemerintah. Bahkan bisa dibilang, mereka masih tetap kejam dalam memperlakukan nasabahnya. “Untuk itu kami berharap pemerintah dan Polri bisa bersikap atas keluhan masyarakat ditengah wabah coronavirus ini,” harap Bambang. (yun).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *