MAGETAN-JARRAKPOSJATIM-Karut-marutnya penerima bantuan sosial tunai (BST), serta jenis bantuan lain dari pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19 membuat LSM Magetan Center Coruption Wacth angkat bicara.

Direktur LSM Magetan Center Coruption Wacth, Beni Ardi meminta Pemerintah Kabupaten, Magetan segera membentuk tim validasi dan sinkronisasi data penerima. Tim ini dibentuk mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Tugas dari tim tersebut mendata ulang sehingga dana bantuan dari pemerintah mendekati sasaran secara tepat,” kata Beni, Sabtu (16/5).

Saat ini, ditengah pandemi Covid-19, pemerintah mengucurkan beberapa jenis bantuan. Seperti, Bansos dari Kemensos, bantuan PKH, BNPT Pusat, BNPT Provinsi Jatim, juga BLT dari dana desa. “Kriteria dari masing-masing jenis bantuan kan sudah ada,” ungkapnya.

Jika pemkab kesulitan membentuk tim validasi atau pendataan ulang, paling tidak ada tim pemantau dan pendamping dengan anggota dari aparatur pemerintah, tokoh masyarakat hingga kalangan independen.

“Saya khawatir ada tumpang tindih bantuan atau dobel penerima. Atau, yang berhak malah tidak menerima. Apalagi di tingkat desa baru saja menyelenggarakan pilkades yang sarat dengan suasana politis. Jadi unsur like and dislike-nya cukup kental,” terangnya.

Ketidakpuasan masyarakat, seperti yang terjadi dalam semua obrolan mereka di kehidupan sehari-hari, hingga media sosial, kata beni, harus segera direspon oleh pemerintah. “Agar tidak timbul kecemburuan sosial yang bisa menimbulkan gejolak pada kehidupan dan kerukunan masyarakat yang selama ini kita jaga bersama sama,” pungkasnya.(Singgih).

Editor : Dedy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here