PACITAN-JARRAKPOSJATIM-Anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, Handoyo Aji, kembali bersuara lantang. Itu terkait Surat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pacitan yang dinilainya, memunculkan teka-teki besar bagi lembaga legislatif.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa Yoyok ini, surat bernomor 904/066/408.55/2020 tentang Pemberitahuan Peraturan Bupati tersebut, tidak dilengkapi dengan penjabaran. Dalam surat tersebut hanya disertakan ringkasan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020. “Sementara penjabarannya tidak dilampirkan. Saya yakin Pak Ketua (Ketua DPRD, Red) tidak akan bisa membacanya. Kalau sudah begini, bagaimana DPRD akan melakukan fungsi kontrolnya tehadap kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh ekskutif,” terang Yoyok, Selasa (2/6).

Pada kesempatan tersebut Yoyok juga menelisik belanja tak terduga (BTT) guna infoccusing penanganan covid-19 yang jumlahnya hanya sebesar Rp 42.253.328.548, 95. Memang melihat perangkaan tersebut ada kenaikan sebesar Rp 39.753.328.548,95 atau sebesar 1.590,13 persen dari sebelumnya sebesar Rp 2.500.000.000. “Dari data sebelumnya ada anggaran BTT sebesar kurang lebih Rp 95 miliar. Tapi ini hanya tinggal Rp 42, 5 miliar,” kritiknya.

Lain itu, mantan Kepala Desa Losari, Kecamatan Tulakan ini, juga mensoal belanja barang dan jasa, yang jumlahnya lebih besar dari pada belanja modal.

Yoyok lantas menyebut kode rekening 5.2.2, belanja barang dan jasa yang semula tercatat sebesar Rp 382.741.774.876,20 berkurang sebesar Rp 89.753.223 303,95 atau sekitar 23,45 persen, menjadi Rp 292.988.551.572,25.

Sementara pada kode rekening 5.2.3 belanja modal berkurang sebesar 55,98 persen. Dari semula Rp 210.795.256.045,80 dipangkas sebesar Rp 118.013.322.293, menjadi Rp 92.781.933.752,80.

“DPRD tidak diberikan penjabaran, untuk apa saja belanja barang dan jasa sebesar itu. Harusnya belanja modal yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat, jauh lebih besar. Tapi kenyataannya, ini berbalik. Kami menduga, ini menyalahi ketentuan surat keputusan bersama (SKB), antara Mendagri dan Menteri Keuangan,” bebernya.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif, Yoyok meminta ada akuntabilitas atas penyesuaian APBD yang telah dilaksanakan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Bukan hanya surat dan ringkasan perubahan yang disampaikan. Namun penjabarannya tidak disampaikan,” tukasnya. (yun).

Editor : Dedy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here