PONOROGO-JARRAKPOSJATIM-Serangan Virus Korona membuat sejumlah program pekerjaan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo harus ditunda. Tak tanggung-tanggung, sedikitnya 500 titik dengan berbagai jenis pekerjaan dengan nilai lebih 157 Miliar harus ditunda dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Di DPU anggaran yang dikurangi seperti pemeliharaan dan pembangunan jalan serta pemeliharaan jembatan. Namun, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan skala prioritas dan pemerataan tetap jalan. Seperti program 300 juta dari Pak Bupati dan program aspirasi dari anggota DPRD,”jelas Jamus Kunto Purnomo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo, saat dikonfirmasi Jum’at (12/6).

Walau tetap jalan, lanjut Kepala DPU, tetap ada pengurangan volume pekerjaaan sesuai dengan ketersediaan anggaran. “Misal 300 juta, jadi 100 hingga 150 juta, ada yang 200 juta, sesuai ketersediaan anggaran,”paparnya.

Ia juga mengatakan selama Pandemi Korona, di Dinas Pekerjaan Umum telah terjadi Refoccusing anggaran. Paling awal, adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. DAK ini tidak jadi diturunkan. “Yaitu DAK infrastuktur jalan, irigasi dan air bersih. Sementara yang tetap jalan DAK Bantuan Swadaya Untuk Perumahan (bedah rumah), Program Kota Tanpa Kumuh dan Program Sosial Ekonomi Untuk Wisata,”terangnya.

Dalam recofusing dilingkungan DPU sendiri, kata Jamus, dana yang tersedot mencapai 60 hingga 70 persen. Itu dari anggaran yang bisa ditangguhkan, seperti BBM, Alat Tulis Kantor, hingga perjalanan dinas. Namun, ternyata masih tidak cukup, sehingga harus menyentuh anggaran fisik, terutama pekerjaan yang bernilai besar agar ditunda. “Seperti penundaan pekerjaan jalan Temon-Suru senilai 13 Miliyar, pembangunan jalan Badegan-Watu Patok senilai 8 miliar dan anggaran lainnya yang nilainya bervariatif antara 500 juta hingga satu miliar,”paparnya.

Jamus juga menambahkan, dari sekitar 300 miliar anggaran di Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2020, telah terpotong 157 miliar, untuk 500 titik pekerjaan, yang digunakan sebagai dana penanganan Covid-19. “Jadi dana 157 miliar itu adalah total secara keseluruhan, baik berasal dari DAK Pemerintah Pusat yang tidak jadi diturunkan ke daerah, maupun program pekerjaan di daerah kita sendiri,”lanjutnya.

Ia berharap, anggaran yang dikumpulkan dari recofusing itu jika nanti tidak terpakai habis, bisa dikembalikan. Sehingga program-program yang tertunda bisa dilaksanakan kembali. “Jika masa tanggap darurat sudah selesai sekitar akhir Juli atau awal Agustus maka saat Perubahan ABBD baru kita bisa hitung uang yang kembali. Dan program yang tertunda bisa dilaksanakan karena perencanaan sudah dilakukan sebelumnya,”pungkasnya.(Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here