JAKARTA, – Polemik yang terjadi di dalam wadah alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) kian memanas bak bola api yang di leparkan ke lapangan.

Pasalnya, pasca adanya permintaan alumnus ITB mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme (GAR) yang menilai bahwa Din Syamsudin telah melanggar pedoman dasar institusi pendidikan tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam siaran pers GAR tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima oleh redaksi menyimpulkan bahwa pemilihan Prof.Dr. M. Din Syamsuddin untuk menjadi wakil masyarakat di MWA ITB dinilai sangat tidak tepat, karena terbukti perilaku politik praktisnya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun Peraturan Pemerintah tentang Statuta ITB.

Selain itu, di dalam siaran pers juga tertulis bahwa dengan pertimbangan secara menyeluruh, kehadiran Prof.Dr. M. Din Syamsuddin di ITB nyata-nyata berdampak merugikan bagi ITB. Oleh karenanya Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung meminta kepada MWA ITB dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar segera memberhentikan Prof.Dr. M. Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB.

Menyikapi tudingan tersebut, Prof.Dr.Ir. H. Koesmawan, M.Sc., M.BA., DBA selaku pakar bidang manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan juga sebagai salah satu anggota Keluarga Alumni ITB Penegak Pancasila Anti Komunis (KAPPAK) menyatakan di nilai kurang tepat dengan apa yang disimpulkan pihak GAR dalam siaran persnya terkait dengan pemilihan Prof.Dr. M. Din Syamsuddin sebagai MWA ITB.

“Karena kami percaya bahwa Senat Akademik (SA) ITB tentu telah mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang secara objektif dan matang serta pengajuan beliau berdasarkan kapasitas kenegarawanan dan intelektualitas yang beliau miliki” bunyi surat pertanyaan yang disampaikan Prof Koesmawan saat dimintai keterangan via whatsapp pribadi oleh media ini, pada Sabtu, (17/7). Adapun surat pernyatakann tersebut, dapat dilihat di bawah ini.

 

Dia juga menanggapi bahwa jika ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Prof. Dr. KH. Din Syamsudin, maka mestinya MWA ITB membentuk panitia penyidik/pengumpulan data/fakta, lalu mengadakan sidang terbuka, dan yang bersangkutan juga diberi kesempatan untuk membela diri. Jika mekanisme ini dilakukan maka hal tersebut menunjukkan bahwa ITB adalah kampus yang beradab dan mengedepankan sifatsifat obyektifitas yang merupakan ciri utama pendidikan tinggi teknik dan sains.

“Apabila kehadiran Prof.Dr. M. Din Syamsuddin di ITB nyata-nyata berdampak merugikan bagi ITB sebagaimana disampaikan pihak GAR, maka saya mewakili 1721 alumnus yang tergabung pada KAPPAK sepakat jika dugaan tersebut benar maka sudah pasti MWA ITB membentuk panitia penyidik/pengumpulan data/fakta, lalu mengadakan sidang terbuka, dan yang bersangkutan juga diberi kesempatan untuk membela diri.” tegasnya.

Lebih lanjut, Koesmawan menambahkan, kami mendukung seluruh anggota komunitas ITB termasuk anggota MWA ITB, dalam hal ini Prof.Dr.KH. Din Syamsudin, untuk bebas menyampaikan aspirasi dan pandangannya sesuai dengan kapasitas pribadinya, sebagai kontribusi pemikiran bagi kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara ini.

“Kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan sebagai bagian dari bentuk kebebasan demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan juga sejak dulu telah diperjuangkan ITB sehingga ITB dikenal sebagai kampus yang menghargai sikap kritis.” tandasnya.

Dikatakan, Koesmawan bahwa pihaknya, tetap mendukung sepenuhnya Prof.Dr.KH.Din Syamsudin sebagai Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dan menolak permintaan pengunduran dirinya, jika pengunduran dirinya terindikasi karena pemaksaan atau atas permintaan pihak yang tidak berwenang. Untuk itu kami meminta kembali kepada Senat Akademik ITB untuk mempertahankan Prof.Dr.KH. Din Syamsudin sebagai anggota MWA ITB periode 2019-2024.

“Kami prihatin dan kecewa kepada sdri Yani Panigoro selaku Ketua MWA ITB karena telah menyebarkan informasi ke ruang publik, yang menimbulkan kegaduhan sosial di tengah suasana keprihatinan nasional menghadapi Covid-19.” pungkasnya (Danu)

Editor : Dedy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here