Oleh: Nanang Nasriyanto, S.Sos, MM
_Direktur Eksekutif Lembaga Survey Opini Publik ORBITPOLL_

Sesuai tahapan pilkada serentak 2020, Agustus ini adalah bulan terakhir menjelang pendaftaran pasangan bakal calon (pasbalon) kepala daerah ke KPUD yang ditetapkan tanggal 4-6 September 2020. Artinya, waktu yang tersedia bagi partai politik (parpol) untuk membentuk koalisi dan menentukan pasbalon yang akan diusung tinggal beberapa minggu lagi, bahkan kurang dari sebulan.

Namun demikian, realitas di Ponorogo menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada satupun koalisi parpol yang telah terbentuk secara definitif dan mendeklarasikan pasbalon yang mereka usung dalam pilkada 2020. Bahkan di kubu petahana yang jelas-jelas sudah memiliki kursi yang cukup (10) untuk mengusung pasbalon sendiri pun juga tidak kunjung membuat keputusan, termasuk menentukan siapa bakal cawabup yang digandeng.

Lambatnya langkah petahana dalam membuat keputusan soal koalisi parpol pengusung dan pasangan cawabup yang akan digandeng bisa dibaca sebagai dampak ikutan dari ambisinya untuk mewujudkan “koalisi besar” yang setidaknya melibatkan 8 parpol sebagaimana pernah diungkapkan beberapa waktu lalu.

Langkah awal pembentukan koalisi besar _a la_ petahana sudah diawali dengan mendaftar ke sejumlah parpol, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat dan PKB. Lalu ada Golkar, PKS dan Hanura yang menurutnya sudah menjaring dirinya sebagai calon tunggal sehingga tidak akan ada calon lain yang diusung. Sementara Nasdem sebagai partainya sendiri sudah pasti menjadi bagian dari koalisi besar yang dibangun.

Bahkan untuk menegaskan ambisinya dalam membangun koalisi besar, minggu pertama Juli lalu petahana mengklaim bahwa dirinya sudah didukung oleh hampir semua kursi yang ada di DPRD, yaitu tepatnya 44 kursi dari total 45 atau sebesar 97,7%. Namun diakuinya bahwa dukungan tersebut masih sebatas lisan.

Nah, demi mewujudkan ambisi untuk membuat koalisi besar tersebut maka bisa dipastikan bahwa hari-hari ini petahana sedang sibuk melakukan _lobby-lobby_ politik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan terutama pusat yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan pasbalon yang akan diberi rekom dalam pilkada.

Lalu, kenapa sih petahana begitu ngotot untuk membentuk koalisi besar. Berikut analisisnya :

1. Koalisi besar digunakan untuk menutup peluang munculnya calon lain sehingga hanya ada calon tunggal (petahana), yang artinya _cost_ pilkada akan menjadi lebih “murah”.

2. Koalisi besar sangat efektif untuk mengendalikan parlemen sehingga pemerintahan ke depan menjadi “stabil” dan berjalan mulus-mulus saja tanpa ada gejolak yang berarti.

3. Koalisi besar diperlukan untuk memperkuat _power_ politik sehingga bisa melanjutkan dominasi Partai Nasdem di parlemen pada pileg 2024 dan ikut menentukan suksesi kepemimpinan dalam pilkada berikutnya.

Di skenario lain, ambisi petahana untuk membentuk koalisi besar juga bisa dibaca sebagai bentuk _psy war_ untuk menggencet nyali lawan-lawan politiknya. Ditambah lagi dengan taktik menghidupkan bursa taruhan rekom parpol dan menyebarkan narasi bahwa tidak akan ada calon lain yang bisa mengantongi rekom partai. Target akhirnya sudah pasti untuk membuat lawan politik ciut nyali dan akhirnya mundur teratur dari kontestasi pilkada.

Lalu, bagaimana arah partai-partai politik dalam pusaran pilkada Ponorogo tahun 2020? Mungkinkah skenario koalisi besar yang dirancang petahana bisa terbentuk? Akankah pilkada hanya diikuti oleh paslon tunggal? Ataukah pilkada akan diikuti dua paslon, tiga atau bahkan empat? Mari kita bedah satu persatu, mulai dari partai dengan jumlah kursi terbanyak.

*Partai Nasional Demokrat*

Nasdem adalah partai pemenang pemilu legislatif (pileg) Kabupaten Ponorogo 2019 dengan perolehan 10 kursi dan berhak atas posisi ketua DPRD. Jumlah tersebut merupakan peningkatan 1.000% dari perolehan pada pileg sebelumnya yang hanya 1 kursi. Sulit dibantah bahwa capaian Nasdem yang fenomenal tersebut merupakan bagian dari Ipong _effect_ dalam percaturan politik di Ponorogo.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa Nasdem adalah _the ruling party_ atau partai yang memerintah, meskipun sebenarnya dalam pilkada 2015 lalu kontribusi Gerindra pada kemenangan Ipong jauh lebih besar daripada Nasdem. Pada kenyataannya mereka telah pecah kongsi dan Ipong telah berpindah dari Gerindra ke Nasdem. Bahkan saat ini Ipong menduduki jabatan penting di kepenguruasan Partai Nasdem Jawa Timur sebagai ketua Bappilu. Status _the ruling party_ juga bisa dilihat dari dukungan total Partai Nasdem terhadap eksekutif di ruang-ruang parlemen. Selain itu ketua DPRD juga kerap terlihat _runtang-runtung_ atau muncul bersama dengan bupati di ruang-ruang publik.

Dengan modal 10 kursi di DPRD dan keterikatan yang kuat dengan petahana hampir mustahil Partai Nasdem tidak mengusung petahana dalam pilkada 2020.

*Partai Kebangkitan Bangsa*

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah pemenang _runner up_ dalam pileg Kabupaten Ponorogo 2019 dengan perolehan 8 kursi. Dengan modal kekuatan 8 kursi sudah seyogyanya PKB menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pilkada 2020.

Pada awalnya terlihat PKB akan merapat ke petahana dengan konsesi berupa kursi wakil bupati yang akan diserahkan kepada kader terbaik PKB. Ini tergambar dari daftar nama yang masuk dalam penjaringan PKB 21/12/19, yaitu ada nama Ipong Muchlissoni sebagai cabup dan ada nama kader PKB Agus Khoirul Hadi sebagai cawabup. Namun dalam perkembangannya skema tersebut _ambyar_ dan nama kader PKB yang sedianya menjadi cawabup malah terpelanting dari bursa.

Kemudian muncul skema baru, di mana PKB kembali membuka pendaftaran pada Rabu 22/7/20. Dalam penjaringan kali ini ada dua orang dari birokrasi yang mendaftar, yaitu kepala DPUPKP Jamus Kunto dan kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono. Keduanya mendaftar sebagai calon wakil bupati yang agaknya menjadi bagian dari skenario yang akan dipasangkan dengan petahana. Ini bisa dilihat dari komentar petahana yang datar-datar saja saat menanggapi langkah politik dari dua anak buahnya tersebut. Beda ketika ia merespon langkah orang dari birokrasi lainnya, yaitu wabup Soedjarno yang sempat menyatakan akan maju dalam pilkada 2020 dimana saat itu bupati terlihat kurang berkenan.

Kembali ke acara penjaringan calon kepala daerah PKB tahap kedua. Pada momen tersebut NU membuat kejutan dengan mendaftarkan Sugiri Sancoko sebagai calon bupati. Prosesi pendaftaran Sugiri Sancoko sendiri dipimpin oleh Wakil Rais Syuriah PCNU Ponorogo KH. Khasanun dan diantar ratusan pendukung, mulai dari Banser, Muslimat, kyai, tokoh partai hingga relawan. Keseriusan NU juga terlihat dari dibentuknya Tim Sembilan NU yang akan berjuang untuk memenangkan Sugiri Sancoko.

Lalu kemana kira-kira arah PKB di tengah perkembangan situasi politik yang diwarnai dengan adanya kejutan dari NU tersebut?

Kemungkinan pertama: PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem untuk mengusung petahana yang akan berpasangan dengan salah satu antara Bambang Tri Wahono atau Jamus Kunto. Dalam hal ini PKB harus rela kadernya tidak menjadi bagian dari paslon yang diusung. Dalam skenario ini, secara terbuka PKB menentang ibu kandungnya sendiri, yaitu NU. Sudah barang tentu massa NU akan terpecah. Namun suara mayoritas agaknya akan lebih mengarah ke paslon yang secara terbuka didukung oleh NU.

Kemungkinan kedua: PKB membangun koalisi sendiri bersama partai lain untuk mengusung calon alternatif di luar dua tokoh yang sudah eksis. Dengan modal 8 kursi PKB hanya butuh teman koalisi minimal 1 kursi saja. Di atas kertas kemungkinan ini masih sangat terbuka. Hanya saja dalam kurun waktu yang demikian singkat agak sulit rasanya bisa mendapatkan sosok alternatif yang _qualified_ untuk diusung.

Kemungkinan ketiga: PKB bergabung dengan koalisi partai yang mengusung Sugiri Sancoko, sekaligus menyodorkan kadernya untuk menjadi wakil. Hanya saja, soal wakil ini PKB harus melakukan _bargaining_ dengan anggota koalisi lain dan harus bersiap untuk menerima kenyataan bahwa kadernya tidak terpilih menjadi calon wakil.

Namun, dari ketiga kemungkinan di atas agaknya skenario ketiga menjadi pilihan paling ideal bagi PKB dimana ia bisa bekerja bahu-membahu dalam satu garis perjuangan bersama NU, ormas yang telah melahirkan dan membesarkannya. Keberpihakan PKB pada NU juga sekaligus sebagai bentuk sikap _tawadhu_ dan _takzim_ pada kyai yang telah menjadi bagian dari tradisi kaum nahdliyin.

*Partai Demokrat*

Demokrat adalah partai dengan jumlah kursi terbanyak ketiga di DPRD Ponorogo yaitu 5 kursi, sama dengan jumlah yang dimiliki Partai Gerindra.

Pada penjaringan pertama, muncul skenario untuk menduetkan petahana dengan kader Demokrat sebagai wakil. Dalam perkembangannya calon wakil yang disiapkan Demokrat berada dalam situasi yang mengambang, hingga kemudian namanya perlahan tenggelam dari bursa pencalonan.

Terbaru, dengan mencuatnya nama Sugiri Sancoko sebagai calon bupati menjadikan posisi Demokrat kian disorot. Penyebabnya, Sugiri Sancoko sendiri adalah kader senior partai bentukan SBY tersebut. Namun di sisi lain timbul kesan bahwa Partai Demokrat enggan mengarahkan dukungan kepadanya.

Alih-alih memberikan dukungan kepada Sugiri Sancoko yang _notabene_ adalah kader sendiri, Demokrat justru membuka pendaftaran tahap kedua untuk mengakomodasi orang lain dari luar partai, yaitu Bambang Tri Wahono dan Jamus Kunto yang pada hari yang sama juga mendaftar ke PKB dan diduga menjadi bagian dari skenario untuk dipasangkan dengan petahana.

Bagaimana akhir dari episode Demokrat dalam _sequel_ pilkada kali ini?

Kemungkinan pertama: Demokrat bergabung dengan koalisi partai yang mengusung petahana meskipun tidak menempatkan kadernya sebagai cawabup, namun tetap akan mendapatkan konsesi dalam bentuk lain. Namun langkah Demokrat dalam skenario ini terancam tidak bisa bekerja maksimal karena masih banyak kader dan simpatisan Demokrat yang loyal pada Sugiri Sancoko. Bahkan belasan kader partai yang juga pimpinan PAC sudah menggelar deklarasi mendukung Sugiri Sancoko, dalam kondisi apapun keputusan yang dibuat partai nantinya (1/8/20).

Kemungkinan kedua: Demokrat membangun koalisi baru dengan mengusung paslon alternatif. Bisa saja calon tersebut diambil dari nama-nama yang selama ini sudah beredar atau nama lain yang benar-benar baru. Dengan saham 5 kursi dibutuhkan teman koalisi minimal 4 kursi. Namun untuk skenario ini lagi-lagi Demokrat juga harus bersiap untuk tidak bisa berjuang secara bulat karena masih banyak kader dan simpatisan Demokrat yang loyal pada Sugiri Sancoko.

Kemungkinan ketiga: Demokrat mengambil sikap tegas untuk kembali ke kader sendiri dengan mengusung Sugiri Sancoko sebagai calon bupati. Skenario terakhir merupakan langkah paling realistis dan kelihatannya juga tidak akan sulit bagi DPP untuk menerbitkan rekomendasi, meskipun bisa saja terjadi pada masa _injury time_ menjelang pendaftaran ke KPUD.

*Partai Gerakan Indonesia Raya*

Gerindra merupakan bagian utama dari koalisi pengusung Ipong di pilkada 2015. Ipong sendiri saat itu merupakan kader Partai Gerindra. Anggota koalisinya adalah Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi dan Nasdem 1 kursi. Dalam perkembangannya, sebelum pileg 2019 Ipong berpindah keanggotaan partai dari Gerindra ke Nasdem. Dalam pileg 2019 perolehan kursi Gerindra turun dari 6 menjadi 5. Jika melihat kaitan sejarah dengan petahana agaknya sulit melihat Gerindra berada di dalam satu barisan koalisi bersama petahana.

Berarti tinggal ada dua kemungkinan skenario bagi Gerindra. Pertama: membuat koalisi sendiri untuk mengusung calon alternatif, misalnya Letkol Budi Santoso yang memiliki ikatan khusus dengan petinggi Gerindra melalui jalur korps baju hijau. Langkah ini bisa dibilang cukup terlambat karena Budi Santoso belum melakukan pergerakan secara masif. Sejauh ini hanya terlihat upaya sosialisasi melalui pemasangan baliho di beberapa titik. Tingkat popularitas dan elektabilitasnya juga kalah jauh dari dua calon yang sudah eksis.

Kedua: langkah yang lebih realistis bagi Gerindra adalah dengan bergabung dalam koalisi partai yang mengusung Sugiri Sancoko, sehingga akan lebih terbuka bagi kemungkinan tejadinya skema pertarungan _head to head_ antara petahana dan Sugiri Sancoko.

*Partai Keadilan Sejahtera*

Sejak awal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agaknya konsisten bergandengan tangan dengan Partai Nasdem untuk membentuk koalisi yang akan mengusung petahana. Hubungan harmonis antara PKS dan petahana dilatarbelakangi kisah indah perolehan kursi PKS di DPRD yang naik hingga 100% dari 2 kursi menjadi 4 di masa pemerintahan petahana. Masa-masa indah ini agaknya yang ingin dipertahankan oleh PKS ke depan.

*Partai Golongan Karya*

Golkar termasuk salah satu partai yang babak belur di pileg 2019. Betapa tidak, dari sebelumnya berstatus sebagai partai pemenang pileg dengan raihan 10 kursi kini hanya menjadi partai _medioker_ dengan menyisakan 4 kursi saja di DPRD.

Golkar adalah paradoks dari Nasdem. Saat Golkar berjaya di parlemen, Nasdem adalah partai satu kursi yang menempatkannya di posisi paling buncit di DPRD. Maka, mudah saja membuat analisisnya. Sebagai sesama partai nasionalis, Nasdem telah merenggut sebagian besar kursi Golkar. Dengan posisi seperti itu, sulit dipahami jika pada akhirnya nanti Golkar memilih masuk dalam koalasi partai di mana Nasdem ada di dalamnya.

*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*

Nasib PDI Perjuangan hampir mirip dengan Golkar, yaitu partai nasionalis yang perolehan kursinya di DPRD Ponorogo mengalami kemerosotan. Dari partai pemenang dengan perolehan 10 kursi di pileg 2009 menjadi 5 kursi di pileg 2014, kemudian tinggal 4 kursi di pileg 2019.

Namun, meskipun saat ini hanya memiliki 4 kursi di parlemen, PDI Perjuangan masih bisa memainkan peran krusial dan menjadi pimpinan koalisi dalam pilkada 2020. Alasannya, secara akar rumput PDI Perjuangan masih memiliki massa yang besar dan militan. Jika saja pileg memilih partai, potensi PDI Perjuangan memenangkan pemilu di Ponorogo sangatlah besar. Alasan lain, PDI Perjuangan adalah partai pemerintah di tingkat nasional dan memiliki tokoh-tokoh yang sangat disegani. Dengan posisi tersebut PDI Perjuangan bisa mengatur koalisi partai dari atas dengan relatif mudah.

Lalu kemana arah dukungan PDI Perjuangan dalam pilkada 2020? Jika tujuannya hanya sekedar memenangkan pilkada maka PDI Perjuangan bisa bergabung dengan koalisi petahana. Tapi jika tujuannya adalah memenangkan pilkada 2020 dan memenangkan pileg 2024 maka pilihannya adalah mengusung kader sendiri. Persoalannya, mereka butuh sosok kuat yang bisa menandingi petahana. Sementara dari stok kader sendiri saat ini sepertinya tidak tersedia tokoh dimaksud, sekurangnya tidak ada kader yang siap bertarung di depan.

Di tengah tuntutan akan sosok yang kuat, sebenarnya ada satu langkah instan yang cukup menggoda. Apa itu? Memanfaatkan situasi “minor” yang tengah terjadi antara Demokrat dan Sugiri Sancoko! Ya. PDI Perjuangan bisa saja memimpin sebuah koalisi untuk “mencomot” Sugiri Sancoko dari Demokrat dan mengusungnya menjadi cabup untuk menantang petahana. Masuk akal bukan?

*Partai Amanat Nasional*

PAN termasuk partai yang perolehan kursinya merosot di masa pemerintahan Ipong Muchlissoni. Padahal PAN ikut menjadi bagian penting dari koalisi partai yang mengusung Ipong pada pilkada 2015. Dalam dua pileg sebelumnya PAN konsisten memenangkan 6 kursi. Tapi dalam pileg 2019 kursi PAN turun 50% hingga tinggal menyisakan 3 kursi saja.

Lalu bagaimana langkah politik PAN dalam pilkada 2020, terutama dikaitkan dengan upaya mereka untuk memperbaiki posisi di parlemen?

Dalam posisi tersebut akan lebih tepat jika PAN bergabung dengan koalisi penantang. Di koalisi tersebut kontribusi PAN sangat penting untuk memenuhi syarat minimal dukungan parpol. Berbeda jika PAN masuk ke koalisi petahana yang sudah memiliki kursi yang cukup sehingga keberadaannya hanya menjadi “penggembira” saja. Terlebih dari pengalaman pileg 2019 petahana tidak bisa memberikan ruang bagi PAN untuk setidaknya mempertahankan perolehan kursinya. Selain itu di dalam koalisi petahana sudah ada PKS yang _notabene_ memiliki ideologi partai yang mirip dengan PAN.

Kontribusi PAN yang nyata di koalisi penantang akan berdampak pada menguatnya _bargaining position_ di dalam koalisi. Jika koalisi PAN Cs. berhasil memenangkan calon yang diusung maka akan memudahkan langkah PAN dalam menata strategi untuk mengembalikan kursinya yang hilang di pileg 2019.

*Partai Persatuan Pembangunan*

Meskipun hanya memiliki 1 kursi, DPC PPP Ponorogo jauh-jauh hari sudah mengambil sikap untuk mengusulkan nama Sugiri Sancoko sebagai calon bupati Ponorogo dalam pilkada 2020. Dukungan DPC PPP pada Sugiri Sancoko diputuskan secara aklamasi dalam Rapat Pimpinan Cabang yang digelar Senin 22/6/20. Selanjutnya DPC PPP Ponorogo membawa nama Sugiri Sancoko ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Jika berjalan sesuai harapan DPC, maka PPP akan dicatat sebagai pelopor koalisi pengusung Sugiri Sancoko yang sangat penting dan terhormat.

*Partai Hati Nurani Rakyat*

Hanura adalah satu dari dua parpol yang memiliki 1 kursi di DPRD Ponorogo, selain PPP. Meskipun hanya bermodal 1 kursi, Hanura masih berkesempatan untuk mengambil peran kunci dalam percaturan pilkada Ponorogo. Caranya, segera putuskan untuk bergabung dengan koalisi penantang. Dengan begitu Hanura bisa menjadi bagian dari 9 kursi pertama yang mengusung penantang. Jika kemudian koalisi tersebut berkembang, Hanura akan tetap dicatat sebagai salah satu pelopor koalisi.

Demikian analisis tentang berbagai kemungkinan skenario kejadian politik dan kecenderungan sikap parpol dalam pilkada Ponorogo 2020, tentu saja dalam segala keterbatasan penulis. Bagaimana akhir dari perjalanan para parpol. Ada berapa koalisi yang nantinya terbentuk . Ada berapa pasangan calon yang akan maju dalam pilkada. Ke paslon mana saja akhirnya para parpol berlabuh. Mari kita ikuti dinamikanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan ke depan hingga hari pendaftaran ke KPUD.

“Salam Demokrasi”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here