PONOROGO-JARRAPOSJATIM-Akhirnya Pemerintah kabupaten Ponorogo melakukan peminjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai 200 milyar.

Dalam pinjaman uang 200 Milyar yang diperuntukan pembangunan Infrastruktur jalan itu ternyata, sejumlah anggota Banggar DPRD Ponorogo justru tidak mengetahuinya. Mereka justru mengetahui kabar peminjaman itu dari media.

Pemerhati Politik yang juga Mantan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Agus Widodo Kamis (24/9) mengatakan, terkait dengan pembangunan besar-besaran infrastuktur di Ponorogo pihaknya sangat memberikan apresiasi.

“Namun kami juga wajib mempertanyakan terkait dana itu ada efek hukum nya apa tidak. Dan pinjaman yang 200 M itu apakah sudah mendapatkan persetujuan terhadap anggota DPRD sebagai wakil rakyat, dan apakah anggaran yang 200 M itu sudah masuk dalam rancangan perubahan APBD 2020. Dan itu menjadi lebih penting karena dana itu jelas-jelas pinjaman, maka Pemerintah Daerah harus mengembalikan, dan kalau itu sampai cacat hukum akan menjadi berbahaya,”katanya.

“Semoga anggota DPRD hari ini mampu menyampaikan kepada publik apakah itu sudah sesuai prosedur yang benar dan harapannya Bupati jika menyampaikan kepada publik terkait dengan prosedur itu apakah juga sudah benar dalam rangka mendapatkan hutang itu,”ungkap Agus.

Sementara itu ditempat terpisah, salah satu anggota Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo, Agung Priyanto memaparkan, sebenarnya kalau bicara pinjaman itu kan harus ada urgensinya pinjaman tersebut untuk apa, apapun pinjaman ini pasti akan berdampak pada stabilitas keuangan pemerintah daerah.

“Kalau kita hutang hari ini OK 200 M, tapi kebelakang ini kita harus berfikir ada beberapa komponen yang harus dikurangi. Artinya hari ini bolehlah kita membangun dengan anggaran infrastruktur besar 200 M, tapi belakang ini kita tidak bisa membangun karena itu mundur. Kalau itu 10 tahun, berarti kita harus 20 M yang harus kita sisihkan untuk ngangsur hutang. karena jangka waktunya kita tidak tau sampai saat ini,”paparnya.

Agung juga menambahkan, perlu diingat, saat ini Ponorogo dalam masa transisi pemerintahan, menjelang Pilkada. Nanti kalau yang jadi bukan Pak Bupati yang sekarang ini maka akhirnya menjadi beban pemimpin yang akan datang. “Didalam aturan bahwa seorang Bupati dilarang melakukan kebijakan yang berdampak strategis, 6 bulan sebelum masa jabatannya habis,” Tambahnya.

“Kita sampai hari ini (Banggar) sampai saat ini belum tau, karena hari ini pun masih berbicara terkait APBD, RAPBD 2021. Pastinya nanti di RAPBD 2021 kita harus berbicara bagaimana hutang itu di bayar, sampai sekarang sekali lagi terkait Hutang 200M itu kita tidak tau, surat-surat apapun belum tau. Kita taunya justru dari media. Sebenarnya kita itukan lembaga perwakilan rakyat, dan apapupun kebijakan yang berdampak sistemik terhadap rakyat harus kita bicarakan, karena itu menyangkut uang besar. Karena ini kaitannya dengan hutang atau pinjaman dan akan kita rasakan kedepan. Jangan sampai itu untuk pencitraan yang justru malah membebani rakyat nantinya,”tegas Agung Priyanto.(Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here