PONOROGO-JARRAKPOSJATIM-Hutang Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar 200 Miliyar pada PT SNI masih terus dipersoalkan. Setelah dilaporkan ke Bawaslu, hari ini, Selasa (29/9), Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Ponorogo (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa.

Para pengunjukrasa menilai hutang 200 Miliyar yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan itu harus dibatalkan. Pasalnya, akan membebani keuangan daerah saat melakukan pembayaran. Disamping itu, proses penandatanganan MOu dilaksanakan saat Bupati Ipong Muchlissoni juga sedang manjadi calon Bupati yang akan bertarung dalam Pilbup 2020. Setelah berorasi didepan kantor Pemerintah Daerah Ponorogo, para pengunjuk rasa melanjutkan orasi didepan Kantor DPRD Ponorogo.

Deni, koordinator aksi mengatakan, masyarakat Ponorogo serasa digadaikan dengan kebijakan-kebijakan itu. Tidak ada kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk membuat kebijakan peminjaman hutang 200 miliyar itu. “Dimana nalarnya, ini masa terkahir bupati menjabat. Dan bagaimana nanti kedepannya masyarakat Ponorogo harus menanggung hutang 200 Miliyar,”terangnya.

Ia juga mengatakan, jika hal itu merupakan kegagalan Ipong Muchlissoni sebagai Bupati. “Kita minta hutang 200 Miliyar ini digagalkan, karena masyarakat Ponorogo yang akan menanggungnya. Kalau bukan uang rakyat, yang dari mana. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi dalam waktu tiga atau lima hari kedepan, maka kita akan datangkan masa yang lebih banyak lagi,”terangnya.

Setelah berorasi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Ponorogo sempat melakukan dialog dengan para Pimpinan Dewan dan Sekretaris Daerah Ponorogo didalam gedung DPRD.(Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here