‏PONOROGO-JARRAKPOSJATIM-Proses laporan salah satu tim Kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu Ponorogo, terus berjalan.

Hari ini, Rabu (30/9), Bawaslu memintai keterangan 9 orang. Selain Engky Bastian, sebagai pihak pelapor, sejumlah petinggi Pemkab Ponorogo juga dimintai keterangan. Diantaranya Agung Priyanto, anggota Banggar DPRD, Ketua DPRD, DPPKAD hingga Sekretaris Daerah Ponorogo.

Seusai diminta keterangan, Engky Bastian mengatakan, ada sekitar 30 pertanyaan yang diajukan oleh pihak Bawaslu, pertanyaan normatif saja. “Rata-rata pertanyaan terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, soal Pinjaman 200 milyar yang dilakukan Petahana. Kita berharap Bawaslu dapat menangani pelaporan ini sesuai mekanisme yang berlaku dan bekerja secara profesional,”terangnya.

Agung Priyanto, Anggota DPRD Ponorogo sesuai memberikan keterangan pada Bawaslu mengatakan, pihaknya dimintai keterangan sebagai anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo. Yang kaitannya dengan mekanisme bagaimana pembahasan anggaran. “Saya jelaskan memang tidak tahu, karena selama ini tidak pernah dilibatkan di dalam pinjaman kepada PT. SMI. Baru kemarin waktu evaluasi gubernur mekanisme seperti apa, dan baru mengetahui kemarin setelah dijelaskan oleh Sekda waktu rapat evaluasi PAPBD tahun 2020,”paparnya.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Ponorogo, Marji menerangkan, setelah mendapat laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, hari ini sudah ditindaklanjuti dengan menghadirkan beberapa pihak-pihak terkait dan termasuk dari ketua dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo.

“Kita beri undangan untuk memberi keterangan terkait dengan laporan yang telah disampaikan oleh salah satu tim kampanye pasangan calon,” terangnya.

Setelah meminta keterangan, lanjut Marji, Bawaslu akan melakukannya kajian-kajian. “Waktunya 3 hari plus 2 hari,”tandasnya. (Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here