PONOROGO-Mencuatnya Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Ponorogo, tahun 2020, yang diterimakan dalam bentuk barang menjadi perhatian khusus sejumlah pihak.

Bantuan sebesar 175 ribu rupiah per siswa, diterima siswa dalam bentuk paket sepatu dan kaos kaki atau paket tas dan alat tulis. Pilihan paket inilah yang menjadi sorotan tajam sejumlah pihak. Salah satunya disampaikan Sutiyas Hadi Riyanto, pemerhati pendidikan, Minggu malam (18/10).

Pak Tyas, sapaan akrabnya menegaskan jika Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) tahun 2020 itu, 99% itu telah terjadi maladministrasi. “Maladministrasi itu ya pelanggaran terhadap pelaksanaan, pelanggaran terhadap Perbubnya itu sendiri yang mengatur regulasinya tentang pemberian BKSM,”terangnya.

“Didalam BKSM itu tidak ada dalam laporan pertanggungjawabannya, yang memuat misalnya nama anak, alamat, orang tua siapa telah menerima bantuan sepatu, itu tidak ada. Seharusnya diterimakan uang, karena itu untuk kebutuhan siswa. Dan apakah tau kebutuhan siswa itu apa ? ya kalau masih punya sepatu dan yang dibutuhkan yang lain, misalnya baju. Ini namanya pemberian, tapi diminta lagi,”paparnya.

Sutyas juga mempertanyakan mengapa kalau barang yang diberikan bisa lebih murah, harus lewat koperasi. “Apa pertanggungjawabanya. Ini sudah ada suatu rekayasa dan daripada maladministrasi dalam BKSM ini, pada ujungnya terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang telah direncanakan,”lanjutnya.

Ia berharap kepada penegak hukum yang ada di Ponorogo, untuk lebih peka atas BKSM ini. “Penegak hukim harus peka terhadap hal ini, harus peka terhadap apa yang terjadi saat ini, dan harus peka juga terhadap opini masyarakat, jangan menunggu laporan, karena ini menyangkut anggaran milyaran,”harapnya.

Sementara sebelumnya Endang Retno Wulandari, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, mengatakan jika Peraturan Bupati telah jelas, diterimakan pada siswa-siswa kurang mampu. “Karena kalau diterimakan bentuk uang, itu kan dari Pusat sudah ada. Kadang (kalau uang) dibelanjakan orang tuanya. Makanya ini diterimakan dalam bentuk barang,”terangnya.

Barang itu, lanjut Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. “Jadi sekolah itu komunikasi dengan orang tua terkait kebutuhannya apa. Disitu kan boleh baju, sepatu, tas atau buku. Belinya di koperasi pihak ke tiga, bukan disekolah. Sekolah hanya memfasilitasinya.

Disisi lain, pihak sekolah hanya menerima dalam bentuk barang sesuai paket yang disampaikan pihak koperasi, yaitu memilih paket sepatu dan kaos kaki atau tas dan alat tulis. Uang BKSM yang ditransferkan ke rekening sekolah, langsung dipindahkan ke rekening koperasi. “Setelah persyaratan penerima BKSM terpenuhi, pihak sekolah menerima bantuan itu melalui rekening sekolah, tapi kemudian langsung ditransferkan ke rekening pihak koperasi yang ditunjuk. Kemudian barang diambil sekolah untuk dibagikan ke siswa,”terang Salah Satu Kepala Sekolah Dasar Diwilayah Ponorogo Selatan. (Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here