PONOROGO-JARRAKPOSJATIM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Johan Budi Pribowo masuk dalam masa Reses untuk menyapa para konstituennya di wilayah Dapil 7 Jatim.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyapa konstituennya di wilayah Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Trenggalek dalam beberapa hari ini. Selain itu juga menggelar pertemuan para mitra kerja Komisi II yang ada di Dapil 7, diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di sela-sela kegiatan Resesnya, Johan Budi mengatakan dalam kunjungannya ini, dalam rangka masa reses anggota DPR RI. “Sebagai anggota komisi II, saya selalu menyempatkan selain dengan konstituen juga menyempatkan bertemu dengan para mitra Komisi II, diantaranya tadi kita sudah ke BPN berdiskusi apakah ada persoalan-persoalan yang mengemuka di Kabupaten Ponorogo ini berkaitan dengan pertanahan. Kemudian tadi saya juga mengecek ke Ducapil, kesiapan di PILKADA serentak, terutama kesiapan di Blangko itu ada kesepakatan, bahwa PILKADA ini tidak boleh menggunakan SUKET,”katanya, Selasa (20/10)

“Tapi ada jawaban yang menggembirakan dari Ducapil bahwa dipastikan Blangko lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakat di Ponorogo. Kemudian saya juga ke Dinas Bagian Kepegawaian dalam rangka menanyakan bagaimana perkembangan dengan honorer yang di Ponorogo. Dan saya tadi juga bertemu dengan teman-teman kelompok honorer yang 35 tahun keatas itu. Mereka menyampaikan aspirasi, bagaimana agar mereka bisa diangkat menjadi pegawai negeri, termasuk juga mereka ingin beraudensi dengan Komisi II, tadi isi pertemuannya,”papar mantan juru bicara KPK itu.

Johan Budi juga menambahkan, pihaknya telah beberapa kali RDP dengan Kemenpan RB. “Kita harus paham bersama, selain situsi pandemi ini APBN kan juga terbatas, jadi sementara ini yang saya dapatkan waktu itu dengan RDP kemenpan menyelesaiakan dulu P3Knya dulu. Tadi saya juga menawarkan usulan, nanti akan kita bawa bagaimana Pemerintah ini punya roadmak yang bisa menyelesaikan semua honorer dengan jangka waktu beberapa tahun, tapi ini belum ada RDP dengan Kemenpan lagi,”pungkasnya (Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here