PONOROGO-JARRAKPOSJATIM-Setelah sejumlah warga Semanding, Kecamatan Jenangan Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan rekrutmen perangkat desa yang diduga penuh rekayasa beberapa waktu yang lalu, akhirnya mendapat perhatian DPRD Ponorogo.

Terbukti, Komisi A Bidang Hukum dan pemerintahan DPRD Ponorogo menggelar hearing dengar pendapat dengan Camat Jenangan, Pemdes Semanding dan Dinas Bapemas Pemdes Kabupaten Ponorogo, Senin pagi, di gedung Dewan ( 03/05).

Hearing digelar untuk menindaklanjuti aduan masyarakat Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, soal penjaringan perangkat desa yang diduga penuh kecurangan, rekayasa bahkan disinyalir ada praktek jual beli jabatan.

Dalam hearing terkuak, jika kepala desa mengakui bahwa pihaknya melalui ketua BPD memberikan contoh soal kepada salah satu peserta penjaringan perangkat desa. Soal itu untuk di pelajari sebelum tes dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Anggota komisi A DPRD Ponorogo dari fraksi PDI Perjuangan Agung Priyanto usai hearing.

Politisi senior dari dapil 1 itu mengatakan perilaku seperti itu, harusnya tidak dilakukan sebagai Kepala Desa yang merupakan seorang pemimpin di diwilayahnya. Jika ingin memberikan contoh soal, harusnya tidak pada satu orang peserta saja, tapi semua harusnya di berikan contoh soal, materi atau di diklat bersama sekalian.

Terkait dugaan jual beli jabatan menurut Agung, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Untuk memangkas praktek seperti itu diperlukan sebuah regulasi atau aturan sedemikan rupa agar tidak disalahgunakan. Tapi ia mengingatkan, jika mentalitas pejabat dari kabupaten, kecamatan hingga desa semuanya mendewakan uang, maka akan sulit mendapatkan perangkat desa yang berkualitas sumber daya manusianya.

“Tentu masyarakat berharap agar proses rekrutmen perangkat desa dapat berjalan transparan sehingga mengahasilkan sumber daya manusia yang baik dalam melayani masyarakat,”pungkasnya.(Dedy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here